Tokoh Adat Minta Presiden Temui Petani Kratom

Seorang warga menjemur daun pureng atau daun kratom (Mitragyna speciosa) di kawasan Desa Simpang Peut, Kecamatan Arongan Lam Balek, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (5/10/2019).
Kratom sudah lama dikenal masyarakat Kalimantan sebagai obat.

REPUBLIKA.CO.ID,  PUTUSSIBAU -- Tokoh Adat Melayu Kapuas Hulu, Itam Durni, mengharapkan Presiden Joko Widodo beserta menteri terkait mengunjungi Kapuas Hulu untuk bertemu langsung dengan petani kratom di wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Kratom selama ini banyak dibudidayakan petani Kapuas Hulu.

"Masyarakat jangan dibuat terombang ambing dengan usaha yang sudah ada, Bapak Presiden kami minta bawa menteri datang ke Kapuas Hulu," kata Itam Durni, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Rabu (6/11).

Daun Kratom dinyatakan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai golongan 1 narkotika. Daun yang banyak dibudidaya di Kalimantan Barat (Kalbar) ini akan dibuat regulasinya supaya tak dijual bebas ke masyarakat luas.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan akan mendorong agar kratom dibudidayakan oleh masyarakat di Kalbar. Dia ingin daun ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan farmasi dan kedokteran.

Lebih lanjut disampaikan Itam Durni, kebijakan pemerintah terkait tanaman kratom harus pro rakyat. Karena tanaman kratom saat ini sudah menjadi mata pencaharian masyarakat Kapuas Hulu.

Dia meminta pemerintah dapat melihat dari berbagai aspek. Sebab masyarakat tidak pernah menyalahgunakan kratom untuk narkoba.

"Karet sudah murah, lapangan pekerjaan susah, sudah ada kratom mau larang lagi. Jadi masyarakat harus kerja apa memenuhi kebutuhannya, biaya hidup sudah semakin tinggi," katanya.

Apalagi kata Itam Durni, pernyataan Badan Narkotika Nasional bahwa kratom masuk dalam golongan satu Narkotika, tentu itu membuat petani kratom sangat terpukul. "Lem Foxjuga bisa disalahgunakan apa pabrik lem Fox harus di tutup. Saya rasa ini hanya bicara kebijakan, jangan masyarakat dibuat semakin melarat, buatlah kebijakan yang pro kepada rakyat, jadi kami minta Pak Jokowi bisa turun tangan langsung bertemu petani kratom di Kapuas Hulu," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa tumbuhan kratom sudah ada sejak nenek moyang untuk obat-obatan tradisional dan tidak pernah disalahgunakan.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ini 5 Hal seputar Daun Kratom yang Laku Diekspor

Gambar
BADAN Narkotika Nasional (BNN) telah menyatakan kratom sebagai zat narkotika dan karena itu dilarang untuk digunakan. Dari hasil penelitian BNN, tanaman yang banyak dibudidayakan di wilayah Kalimantan dan menjadi obat tradsional tersebut pada dosis rendah memiliki efek stimulan Susunan Saraf Pusat (SSP) seperti kokain, dan pada dosis tinggi menunjukkan efek depresan SSP seperti opium. Baca juga: Polres Belitung Amankan 11,5 Kg Serbuk Tanaman Kratom Berikut adalah paparan hasil kajian singkat kratom yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang dikeluarkan di Jakarta, 6 September 2019. 1. Apa itu kratom? Kratom atau dalam bahasa latinnya Mitragyna speciosa (Korth) Havil. Tumbuhan ini awalnya merupakan tumbuhan liar yang mudah tumbuh di beberapa negara tropis dari suku Rubiaceae yang berasal dari Asia Tenggara (Thailand, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Vietnam) dan Papua Nugini. Tanaman ini memiliki sejumlah nama lokal seperti kratom, ketum, biak-bia...
Baca selengkapnya

Bupati Kapuas Hulu Ada Hasil Terbaik Bagi Petani dari Pembahasan Daun Kratom di Jakarta

Gambar
KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyatakan, persoalan daun kratom sudah pihaknya sampaikan ke pemerintah provinsi hingga Pemerintah Pusat. "Kita harapkan hasil pertemuan pak Gubernur dengan Pemerintah Pusat hari ini, bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat petani daun kratom khsususnya di Kapuas Hulu," ujarnya kepada Tribun, Rabu (5/2/2020). Nasir menjelaskan, daun kratom masih menjadi matapencaharian masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. • Gubernur Kalbar Rapat Bahas Kratom di Jakarta, Ini Harapan DPRD Kapuas Hulu "Semua aspirasi masyarakat tentang daun kratom sudah disampaikan ke Pemda provinsi dan pusat," ucapnya. Apabila keputusan tidak menguntungkan bagi masyarakat, jelas Bupati mau tak mau harus mengikuti semua keputusan itu. "Diharapkan langkah kedepannya ada solusi dari Pemerintah Pusat itu sendiri," ungkapnya.
Baca selengkapnya